Part 1: Ekonomi Politik Ituuuuu...

In all the political systems of the world, much of politics is economics, and most of economics is politics. 

Charles Lindbloom (Clark, 1991, p. 3). 

Pendekatan ekonomi politik sendiri secara definitif dimaknai sebagai interrelasi antar aspek, proses dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi berupa produksi, investasi, harga, perdagangan, konsumsi dan lain sebagainya (Caporaso & Levine, 1992, p. 31). Mengacu pada definisi tersebut, pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Artinya, instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga dan investasi dianalisis dengan menggunakan setting sistem politik dimana kebijakan atau peristiwa ekonomi itu terjadi. Pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan, sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut (Yustika, 2011, p. 8).

Konsep Ekonomi dan Politik 

Konsep ekonomi politik pada dasarnya adalah penerapan metode ekonomi pada domain politik atau sebaliknya penerapan metode politik pada fenomena ekonomi. Ada pola distribusi kekuasaan antara negara dan privat yang tarik menarik. Pemahaman pola distribusi ini dianalisa secara menarik oleh Merlo (2006, p. 2) yaitu dengan menilai satu alasan mendasar bahwa ekonomi politik merupakan tindakan pemerintah yang hanya bisa dipahami sebagai konsekuensi kekuatan politik yang memungkinkan pemerintah untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Menurut Clark (1991, pp. 4-5) ekonomi utamanya fokus pada pemenuhan kesejahteraan individu dalam mekanisme pasar. Sementara politik, fokus pada pemenuhan keadilan secara kolektif melalui pemerintah. Namun begitu, setidak ada tiga faktor determinan yang membedakan antara ekonomi dan politik, yaitu: 

1. Tujuan utama. Ekonomi diasosiasikan dengan upaya untuk memeroleh standar materi hidup berdasarkan ketersediaan sumberdaya yang ada. Tujuan kesejahteraan ekonomi itu terdiri dari tiga dimensi yaitu efisiensi, pertumbuhan dan stabilitas. Sementara politik, mengacu pada upaya memeroleh keadilan melalui ketatapan hukum dan struktur kekuasaan yang mengikat setiap individu dalam suatu komunitas. Tujuan politik ini juga terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu kebebasan individu, kesetaraan dalam distribusi dan tuntutan sosial; 
2. Wilayah institusi. Politik biasanya mengacu pada segala aktivitas pemerintah seperti kampanye, pemilu dan pembuatan peraturan. Sementara itu tempat transaksi ekonomi itu adalah pasar dimana komoditas itu diperjualbelikan; dan 
3. Aktor utama. Kegiatan ekonomi dijalankan oleh tindakan setiap yang bertindak sebagai individu yang otonom. Sementara politik merefleksikan upaya dari seluruh komunitas untuk mencapai tujuan kolektif. 

Hirschman (1982) menyatakan bahwa negara (state) dan pasar (market) pada dasarnya merupakan metode utama dalam mengalokasikan sumber-sumber daya yang langka dan berharga untuk berbagai kebutuhan dan keinginan manusia. Jika sebuah negara memilih atau mengutamakan alokasi sumber daya publik, maka ia akan membentuk sektor publik (pemerintahan) yang besar. Tapi jika suatu negara memercayai pasar untuk melakukan tugas alokasi, maka sektor privat (swasta) akan lebih berperan daripada sektor publik (Lane & Ersson, 1994, p. 231). 

Bila menoleh kembali pada sejarah teori ekonomi politik pada awal 1900an maka penjelasan mekanisme relasi antara negara dengan privat dapat ditemukan pada aliran ekonomi politik baru bernama Keynesian yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes (1883-1946). Pada masa itu, Keynes mengkritik aliran ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith yang membatasi peran serta pemerintah dalam sektor ekonomi. Adam Smith menolak pemikiran ekonomi intervensi negara terhadap perputaran ekonomi dalam masyarakat, yaitu dengan memberikan peluang perputaran ekonomi kepada masyarakat secara liberal sebagai mekanisme pasar, sehingga masyarakat mampu berkonsumsi dan berproduksi sesuai harga pasar dengan hukum penawaran dan permintaan (supply and demand). Situasi ini ternyata berdampak pada social destruction yang menyebabkan kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, negara kaya dan negara miskin. 

Dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), Keynes menyatakan antitesis dari pemikiran Smith dimana campurtangan pemerintah ternyata memiliki peran sentral yang sama baiknya dengan privat dalam perekonomian. Pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan, dan karena itu intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumberdaya mencapai sasarannya. Ketika itu Keynes berpendapat bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara barat disebabkan oleh kurangnya investasi dari para investor secara umum. Oleh karena itu, untuk memberikan solusi atas krisis ini, negara harus melakukan intervensi di dalamnya (Hakim, 2006:4).

Sejarah Ekonomi Politik 

Sebelum ekonomi berkembang seperti saat ini, sesungguhnya dulunya berinduk kepada ilmu ekonomi politik. Sedangkan ekonomi politik sendiri merupakan bagian dari ilmu filsafat. Perkembangan ilmu ekonomi politik tidak luput dari gagasan John Stuart Mill lewat buku monumentalnya Principles of Political Economy. Perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ekonomi murni adalah dalam pandangannya tentang struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan memerangaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan di dalam masyarakat adalah given (Yustika, 2011, pp. 1-2). Sejauh ini ilmu ekonomi hanya memperhatikan variabel-variabel ekonomi saja seperti tenaga kerja, modal dan teknologi produksi. Padahal sebenarnya variable-variabel itu ditentukan melalui keputusan politik (Lane & Ersson, 1994, p. 250). 

Menurut Clark (1991, p. 22) awal mula munculnya teori ekonomi politik pada periode antara abad 14 dan 18 yang merupakan cerminan great transformation di Eropa Barat sebagai dampak dari sistem perdagangan yang berangsur-angsur meruntuhkan ekonomi feodal pada abad pertengahan. Peluang individu untuk berwirausaha semakin bermunculan sebagai bentuk dari pengakuan otonomi individu dan peningkatan kapasistas individu (human capacity).

Sejarah Ekonomi Politik (Clark, 1991:25)

Clark (1991, p. 23) memaparkan bahwa istilah ekonomi politik pertama kali diperkenalkan oleh penulis Perancis, Antoyne de Montchretien (1575-1621) dalam bukunya berjudul Treatise on Political Economy terbit pada 1661. Tulisan dalam bahasa inggris yang menggunakan istilah ekonomi politik pada 1767 ditandai melalui publikasi Inquiry into the Principles of Political Economy oleh Sir James Steuart (1712-1780). Pada awalnya, para ahli ekonomi politik mencoba mengembangkan petunjuk dan menawarkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk upaya menstimulasi perdagangan. Pasar dianggap masih belum berkembang saat itu, oleh karena itu pemerintah diharapkan untuk memikul tanggung jawab yang signifikan dalam membuka kawasan perdagangan baru, menawarkan proteksi dari situasi kompetitif, dan memberikan kontrol atas kualitas produk. Gagasan dan kebijakan ini disebut sebagai mercantilism yang secara langsung melibatkan kekuatan pemerintah demi terciptanya kemakmuran ekonomi. Namun, pada akhir abad 18, pandangan itu ditentang karena pemerintah (negara) dianggap bukan lagi agen yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi (benefecient director of economic activity), tetapi justru sebagai penghambat upaya untuk memeroleh kesejahteraan. Perdebatan antara para ahli ekonomi politik ini akhirnya memunculkan aliran pemikir ekonomi politik yang terpecah dalam tiga kategori yaitu (1) aliran konservatif yang dimotori oleh Edmund Burke; (2) aliran klasik yang dipelopori oleh Adam Smith; dan (3) aliran radikal yang dipelopori oleh Jean Jacques Rousseau dan Karl Max.

Referensi: 

Abidin, S. Z. (2005, Januari). Analisis Kebijakan Publik dalam Pembangunan Daerah. Jakarta: Bappenas.

Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (1992). Theories of Political Economy . USA: Cambridge Universty Press.

Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (2008). Teori-Teori Ekonomi Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Clark, B. (1991). Political Economy: A Comparative Approach (First ed.). New York: Praeger.

Lane, J.-E., & Ersson, S. (1994). Ekonomi Politik Komparatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Merlo, A. (2006). Whither Political Economy? Theories, Facts ans Issues. Pennsylvania: University of Pennsylvania.

Yustika, A. E. (2011). Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

*to be continued ya... :)